Opening Meetting dalam rangka pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan, sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, maka Pengadilan Tinggi Jambi sebagai voorpost Mahkamah Agung Republik Indonesia berkewajiban untuk monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap Kinerja Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi, yaitu melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pembinaan sebagaimana dalam acuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV, Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan, maupun  Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 032/KMA/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II,  Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan,  terlebih dengan diterbitkannya “Maklumat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017, Tanggal 11 September 2017” yang berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 – 8 – 9 Tahun 2016, sebagai langkah tanggung jawab Pengadilan Tinggi Jambidalam rangka pembinaaan dan Pengawasan untuk mengingatkan secara terus menerus terhadap Kinerja Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi

demikian pula terhadap Pemiliharaan dan menjaga Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Badan Peradilan Umum, di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi,  telah menugaskan beberapa Hakim Tinggi sebagai Asesor, untuk  melakukan  Asesmen Surveilenceterhadap Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi, dengan demikian sangat diharapkan adanya Pengawasan Daerah oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan  Surveilence oleh Asesor Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Jambi, dapat :

  1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar;
  2. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan;
  3. Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan program kerja;
  4. Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat;
  5. Menjaga citra aparat peradilan yang professional, bersih dan berwibawa;
  6. Meningkatkan kinerja pelayanan public;
  7. Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal;
  8. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalah-gunaan wewenang.