Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/SK/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi.

Prosedur Permohonan Informasi di Pengadilan terdiri dari:

1. Prosedur Biasa; dan

2. Prosedur Khusus.

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai dengan skema alur dalam gambar berikut:

Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus, mengikuti skema alur dalam gambar berikut: