PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(ONE GATE INTEGRATED SERVICE)

PADA PENGADILAN NEGERI BANGKO KELAS IB

Kata Sambutan

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Penyusunan Buku Pelayanan Terpadu Satu Pintu / One Gate Integrated Service Pengadilan Negeri Bangko bisa terwujud.Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang biasa disingkat dengan PTSP adalah merupakan pengejawantahan dari Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bangko yang di break-down dari Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana Pengadilan Negeri Bangko selalu berusaha dan terus menerus berupaya memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan kepada para pihak / pencari keadilan (Customer Focus). PTSP dimaksudkan untuk menjawab tantangan kedepan, sekaligus menjawab kritik masyarakat terhadap Pelayanan Pengadilan Negeri Bangko yang dianggap kurang terbuka (tidak transparan) dan tidak akuntable. PTSP perwujudan komitmen Pengadilan Negeri Bangko dengan semua jajarannya, dari mulai pintu masuk sampai dengan pintu keluar terkait dengan core business maupun process business yang mesti dilakukan bukan saja secara cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga pelayanannya mengacu kepada prinsip yang PRIMA "Profesional, Ramah, Inovatif, Mandiri, Akuntabel” sebagaimana menjadi motto Pengadilan Negeri Bangko Kelas IB, yang pada gilirannya dapat memberikan kepuasan dan kepercayaan masyarakat pada Pengadilan Negeri Bangko;

 

Untuk maksud itulah agar pelayanan oleh petugas pelayanan satu pintu, khususnya pada Front Office, perlu dibuatkan petunjuk teknis yang mengacu pada SOP dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tugas pelayanan terdiri dari 4 Area Pelayanan, antara lain :A. Layanan Kepaniteraan Hukum, B Layanan Kepaniteraan Perdata, C. Layanan Kepaniteraan Pidana, D. Layanan Umum.Kami sangat menyadari Buku petunjuk untuk PTSP yang dibuat dan disajikan jauh dari sempurna, seperti kata-kata bijak: “Tiada gading yang tak retak”. Atas dasar pemikiran itu pula kami dapat menerima kritik dan saran guna menyempurnakan pelayanan Pengadilan Negeri Bangko yang lebih baik kedepan.

 

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan sekerja baik, Bapak/ Ibu Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Kepala,Bagian Umum, para pejabat struktural baik teknis maupun non teknis, karyawan/ karyawati dansecurity atas kerja kerasnya, khususnya Panitia Penyusunan Buku Pedoman yang tidak pernah berhenti berbuat dan berpikir guna kesempurnaan buku ini untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Bangko Kelas IB.

 

Bangko, 1 Juli 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKO KELAS IB

 

 

AMINUDDIN, S.H., M.H.

 

 

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Bangko Kelas IB sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan, berkewajiban untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

 

Selama ini kondisi pelayanan di Pengadilan Negeri Bangko Kelas IB masih terpencar, sehingga dirasakan tidak efektif dan efisien. Selain itu, kritik masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Bangko Kelas IB yang menganggap selama ini masih terjadinya interaksi langsung yang kurang transparan antara pencari keadilan dengan aparat pengadilan yang berpotensi munculnya KKN,sehingga mengundang kritik dari pihak luar misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KY dan Masyarakat lainnya;

 

Merespon masalah tersebut, dimana secara ideal sebuah badan peradilan haruslah berorientasi pada pelayanan publik yang prima sebagai salah satu penjabaran visi badan peradilan yakni terwujudnya badan peradilan yang agung, dan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi peningkatan pelayanan publik, maka Pengadilan Negeri Bangko Bertekad untuk melakukan Penerapan atau penyelenggaraan langkah strategis dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu solusi, yang meliputi semua urusan administrasi baik bidang teknis maupun nonteknis sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) di Pengadilan Negeri Bangko Kelas IB, sama sekali tidak mengurangi ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang sudah diatur dalam Buku II, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan serta untuk mencegah munculnya KKN akibat adanya interaksi langsung masyarakat pencari keadilan dengan Aparat/ Pejabat Pengadilan yang kurang transparan di hadapan publik, sehingga dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service),diharapkan masyarakat pencari keadilan akan mendapatkan pelayanan peradilan yang prima yakni peradilan yang Enerjik, Mandiri, Akuntabel, Sopan atau “EMAS” sebagaimana menjadi motto Pengadilan Negeri Bangko Kelas IB. Dengan sistem tersebut diharapkan pula pelayanan yang diberikan menjadi terstruktur dan terukur (direct service) dan akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik serta tidak terjadi KKN di Pengadilan Negeri Bangko Kelas IB.

Seperti layaknya suatu sistem, maka untuk berhasilnya pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) ini akan sangat ditentukan oleh semua komponen baik dari internal Pengadilan Negeri Bangko Kelas IB, pemerintah, aparat penegak hukum lain termasuk Advokat, maupun masyarakat pada umumnya khususnya para pencari keadilan. Karena itu, dibutuhkan komitmen, kerja keras, kerjasama dan dukungan dari kita semua, termasuk kontrol atau evaluasi dalam pelaksanaannya.

B. Dasar Hukum
    1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
    2. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
    3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
    4. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
    5. UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
    6. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
    7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman pelaksanaan Penanganan Pengaduan dilingkungan Lembaga Peradilan
    8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman pelaksanaan Pelayanan informasi di pengadilan.
    9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/II/2012 tentang Pedoman Standart Pelayanan Peradilan.
    10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan tinggi dan Pengadilan Negeri.

 

  1. Jenis-Jenis Layanan Peradilan Yang Pelaksanannya Dilakukan Secara Terpadu

Berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Bangko Kelas IB tentang Penyelenggaraan Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pengadilan Negeri Bangko Kelas IB.untuk selanjutnya disebut SK Ketua Pengadilan, maka jenis-jenis layanan peradilan yang masuk ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) tersebut, meliputi :

 

a. Kepaniteraan Hukum
    1. Permohonan pendaftaran Pendirian Badan Hukum/ CV;
    2. Permohonan Waarmaking surat-surat
    3. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata
    4. Permohonan melaksanakan penelitian dan riset;
    5. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
    6. Permohonan pendaftaran surat kuasa;
    7. Permohonan legalisasi surat;
    8. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai SK KMA RI Nomor 1-144
    9. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon
    10. Layanan pengaduan/SIWAS-MARI;
    11. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya;
 
b. Kepaniteraan Perdata
  1. Pendaftaran perkara gugatan biasa;
  2. Pendaftaran perkara gugatan sederhana;
  3. Pendaftaran verset atas putusan verstek;
  4. Pendaftaran pekara perlawanan/bantahan;
  5. Pendaftaran perkara permohonan;
  6. Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
  7. Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali;
  8. Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauankembali;
  9. Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara;
  10. Permohonan dan pengambilan turunan putusan;
  11. Pendaftaran permohonan eksekusi;
  12. Pendaftaran permohonan konsinyasi;
  13. Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;
  14. Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi serta konsinyasi;
  15. Permohonan pendaftaran putusan arbitrase;
  16. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata;

 

c. Kepaniteraan Pidana
  1. Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;
  2. Pendaftaran permohonanpraperadilan;
  3. Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembalidan

grasi;

  1. Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
  2. Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
  3. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeladahan;
  4. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan;
  5. Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti;
  6. Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan;
  7. Penerimaan permohonan pembantaran;
  8. Penerimaan permohonan izin besuk;
  9. Penerimaan permohonan izin berobat;
  10. Menerima permohonan penetapan diversi dari penyidik dan Kejaksaan Negeri
  11. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana;

 

d. Sub Bagian Umum danKeuangan

Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri ;

 

D. Prinsip Tata Kerja Penyelengaraan Layanan Terpadu
· Dengan melihat jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanannya dilakukan secara terpadu, dapat dikatakan hampir semua jenis pelayanan administrasi baik teknis maupun administrasi di Pengadilan Negeri Bangko Kelas IB, dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service). Untuk memudahkan pelayanan, maka pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) meja pelayanan, yaitu :

 

 

  1. (loket A Counter 1) Meja pelayanan Kepaniteraan Hukum : melayani semua jenis layanan bidang hukum seperti pendaftaran Badan Hukum, dll., pelayanan Informasi : melayani semua jenis layanan Informasi seperti permohonan informasi publik, putusan, Jadwal Sidang,data perkaradll, pelayanan Pengaduan : melayani pengaduan dari masyarakat baik dari para pencari keadilan atau pihak yang berperkara maupun dari customer focus lainnya;
  2. (loket B Counter 2) Meja pelayanan Kepaniteraan Perdata : melayani semua jenis pelayanan yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara perdata;
  3. (loket C Counter 3) Meja pelayanan Kepaniteraan Pidana: melayani semua jenis pelayanan yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara perkara tindak pidana;
  4. (loket D Counter 4) Meja pelayanan Umum dan Keuangan : melayani penerimaan surat masuk, penerimaan berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi, dan lain- lain;
  • Kerena itu, supaya pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu dapat berjalan optimal dan efektif serta dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mengakses layanan pengadilan secara sederhana cepat, murah, mudah, transparan, akuntabel, tepat, pasti dan terukur jangka waktunya (direct service) serta efektif, efisien dan ekonomis, maka dalam SK Ketua Pengadilan telah ditetapkan kebijakan untuk mengutamakan proses yang dilakukan satu pintu secara sekaligus untuk semua urusan layanan peradilan dengan memperhatikan seluruh tugas dan wewenang pelayanan utama di bidang teknis administrasi peradilan dan bidang kesekretariatan;
  • Dengan demikian,dalam waktu bersamaan akan diperoleh hasil akhir berupa terselesaikannya permohonan pelayanan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  • Dalam hal ini penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh semua Kepaniteraan Muda dan Kepala Sub Bagian yang ada dipengadilan dalam waktu dan tempat yang bersamaan (front office), dengan menunjuk petugas khusus untuk bertugas diPelayananTerpaduSatuPintu secara bersamaan dan dalam menjalankan tugas, petugas tersebut akan diawasi dan dipimpin oleh para Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian secara bergantian;
  • Segala tindakan administrasi baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat non teknis yang dilaksanakan di unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan cara sederhana dan mudah diakses oleh para pencari keadilan dan dilaksanakan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai penyelenggara kebijakan pengadilan;
  • Dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, tentu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan untuk hal itu Pengadilan Negeri Bangko Kelas IB telah menyediakan tempat yang cukup representatif yakni pada salah satu ruangan yang berada di lantai 1 (satu) Lobby gedung Kantor Pengadilan Negeri Bangko Kelas IB sebagai tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Untuk lebih memperlancar dan efektifnya pelayanan, maka tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lantai I dibagi 2 (dua), yakni :

 

1. Front Office / Meja Pelayanan, diperuntukkan sebagai tempat pendaftaran;

 

 

  1. Back Office / Meja Satu, untuk memverifikasi kelengkapan berkas serta memproses (dapur proses administrasi), kemudian apabila berkas tersebut telah selesai diproses, maka dikembalikan ke front office untuk diserahkan kepada pemohon / pencari keadilan.

 

 

E. Tata Kerja Pengajuan

 

  • Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service), sesuai SK Ketua Pengadilan telah ditetapkan persyaratan-persyaratan layanan peradilan terpadu satu pintu sesuai ketentuan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur dan Standar pelayanan Peradilan, di mana Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan dan penyelesaikan permohonan layanan;
  • Untuk memudahkan pemohon dalam memenuhi semua yang diperlukan pemohon terutama syarat-syarat yang harus dipenuhi, tata cara pemrosesan dan jangka waktu penyelesaian pemrosesan, maka petugas pelayanan akan memberi informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi;
  • Petugas pelayanan menerima, meneliti segala persyaratan layanan yang diajukan pemohon serta mencatat identitas pemohon dalam register dan formulir yang telah disediakan, kemudian setelah semua persyaratan telah dipenuhi pemohon,petugas pelayanan meneliti dan memilah untuk diproses lebih lanjut. Petugas pelayanan di masing-masing bidang dapat memberi tahu jangka waktu penyelesaian kepada pemohon, sehingga pemohon dapat melakukan tugas- tugas lain dan datang kembali mengambil hasil sesuai waktu yang telah dijanjikan (direct service);
  • Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, masing-masing bagian (para panitera muda) telah menetapkan pekerjaaan yang terukur waktu penyelesaiannya (terlampir) dengan mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Negeri Bangko Kelas IB;
  • Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan, makatelah pula disiapkan Sarana Layanan Informasi Pengadilan Negeri Bangko Kelas IB yakni sistem informasi bagi masyarakat pencari keadilan yang dapat memberikan informasi yang dapat dibuka secara mandiri, meliputi :
1. Jadwal Persidangan

Merupakansaranainformasiuntuk mengetahui jadwal perkara yang sidang pada hari ini di mana sistem ini terhubung di layar screen ke ruang tunggu Pengunjung sidang.

2. Survey Kepuasan Layanan atau Indeks Kepuasan Publik(IKM)

Merupakan sistem informasi yang berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap layanan Pengadilan Negeri Bangko, dalam sistem ini, publik yang telah selesai mendapatkan pelayanan dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan administrasi baik layanan bidang teknis maupun nonteknis (bukan penilaian terhadap putusan hakim).

3. Informasi Layanan

Dalam sistem informasi ini, publik dapat mengetahui informasi mengenai syarat-syarat pengajuan perkara untuk bagian Perdata, Pidana, dan Hukum.

4. Simulasi Biaya Perkara/e-SKUM

Merupakan sistem informasi yang memberikan simulasi perkiraan biaya atas pengajuan perkara antara lain perkara Perdata Gugatan, Perdata Permohonan,Banding, Kasasi, PK

5. Informasi Perkara

Merupakan Sistem informasi Penelusuran Perkara / SIPP dimana publik dapat mengetahui sejauh mana proses suatu perkara di Pengadilan Negeri Bangko.

6. Denah Ruang Sidang
Dengan system ini para pencari keadilan yang akan bersidang dapat dengan mudah mencari lokasi ruang sidang.
  • Demikian pula untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan,maka di ruang tunggu dan Ruang PTSP telah dipasang bagan prosedur alur penanganan perkara, rincian panjar biaya perkara, prosedur pengaduan, bahkan di meja pelayanan telah disiapkan brosur persyaratan dari semua jenis layanan dan brosur-brosur pelayanan lainnya yang dapat dibaca di tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

 

F. Tata Kerja Pemprosesan

 

  • Supaya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) ini dapat berjalan terarah dan terpadu, maka diperlukan adanya tata kerja pemrosesan dengan mengacu kepada tata kerja pemrosesan yang ditetapkan dalam SK KetuaPengadilan;
  • Petugas Pelayanan Terpadu setelah menerima permohonan layanan peradilan yang persyaratannya sudah lengkap, lalu dimintakan persetujuan untuk proses kepada Panmud / meja satu, kemudian surat permohonanan discan dan masuk ke dalam system E-Persuratan, sedangkan fisik surat yang sudah discan beserta seluruh berkas yang telah diterima dari pemohon layanan dikembalikan kepada masing-masing kepaniteraan/kesekretariatan untuk diproses lebih lanjut;
  • Untuk jenis layanan yang dapat diproses langsung (direct service) di meja pelayanan seperti surat keterangan tidak pernah dihukum, surat keterangan tidak sedang berperkara,dan lain-lain, dapat langsung diproses dimeja pelayanan dengan cara mencetak langsung dari template E-Persuratan yang terkoneksi langsung dengan database SIPP dan hasilnya setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dapat diserahkan langsung kepada pemohon layanan dalam waktu yang cukup singkat;
  • Masing-masing kepaniteraan/kesekretariatan setelah menerima berkas permohonan layanan dari Petugas Pelayanan Terpadu tersebut lalu memproses permohonan layanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
  • Setelah permohonan layanan selesai diproses sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing Kepaniteraan/Kesekretarian langsung seketika itu juga menyerahkan hasil layanan kepada Petugas Pelayanan Peradilan Terpadu;

 

  • Petugas Pelayanan Terpadu setelah menerima hasil pemrosesan permohonan layanan tersebut, kemudian menyerahkannya kepada pemohon layanan seketika itu juga setelah pemohon membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jika layanan yang dimohonkan diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Kasir yang ada pada Pelayanan Terpadu;
  • Semua jenis layanan harus memperhatikan jangka waktu pelayanan yang realistis dengan berpedoman pada waktu yang telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

 

A. Alur Penyelesaian LayananTerpadu

Untuk lebih memudahkan masyarakat pencari keadilan mengetahui dan memahami penyelesaian layanan terpadu Pengadilan Negeri Bangko dalam bentuk bagan, sebagai berikut :