Kode Etik ASN/PNS

KODE ETIK ASN

Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tatacara , tanda , pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.  Kode Etik merupakan polaaturanatau cara sebagai pedoman berperilaku.

     Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standar perilaku anggotanya. Nilai professional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Nilai profesional dapat disebut juga dengan istilah asasetis (Chung, 1981) mengemukakan empat asas etis, yaitu:

(1) menghargai harkat dan matabat

(2) peduli dan bertanggungjawab

(3) integritas dalam hubungan

(4) tanggungjawab terhadap masyarakat.

UU ASN : Kode etik adalah serangkaian norma-norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari yang menuntut tanggungjawab suatuprofesi.

Kode Etik

PNS

Sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil memiliki akhlak dan

budi pekerti yang tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional

dan

bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih

dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, wajib memberikan

pelayanan secara

adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan

kepada Pancasila, Undang

-

Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Untuk menjamin agar setiap Pegawai Negeri Sipil selalu berupaya terus meningkatkan kesetiaan

ketaatan, dan pengabd

iannya tersebut, ditetapkan ketentuan perundang

-

undangan yang mengatur

sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil, baik di dalam maupun di luar dinas.

Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil

Dalam rangka usaha membina Pegawai Negeri Sipil yang bers

ih, jujur, dan sadar akan tanggung

jawabnya sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat maka setiap Pegawai Negeri Sipil

wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil adalah pernyataan kesanggupan untuk melakuk

an suatu

keharusan atau tidak melakukan suatu larangan.

Seorang Pegawai Negeri Sipil mengangkat sumpah/ janji berdasarkan keyakinan

agama/kepercayaai terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hal ini menandakan bahwa pernyataan

kesanggupan dalam sumpah/janji yang diuc

apkan juga ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Calon Pegawai Negeri Sipil setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat

Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil. Sumpah Pegawai Negeri Sipil diucapkan dihadapan atasan

yang berwenang.

Setiap Pega

wai Negeri Sipil harus menaati sumpah yang diucapkan dengan sebaik

-

baiknya dan

tidak melanggar sumpah/janji tersebut selama masih berkedudukan sebagai Pegawai Negeri

Sipil.

Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

1975

tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

Susunan

kata

-

kata

sumpah/janji

Pegawai

Negeri

Sipil

adalah

sebagai

berikut.

" Demi Allah, saya bersumpah/berjanji . Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri

Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kep

ada Pancasila, Undanq

-

Undang Dasar 1945, Negara,

dan Pemerintah;

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang

-

undangan gang berlaku dan

melaksanakan tugas kedinasan gang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian,

kesadaran, tanggung jawab;

ba

hwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat

Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada

kepentingan saya sendir seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang teguh rahasia

sesuatu gang menurut sifatnya atau menurut

perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan

Negara."

Sumpah/Janji Jabatan

Pengangkatan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk memangku jabat

an terutama jabatan yang

penting yang mempunyai ruang lingkup yang luas merupakan kepercayaan yang besar dari

Negara. Dalam melaksanakan tugas itu diperlukan pengabdian, kejujuran, keikhlasan, dan

tanggung jawab yang besar.

Berhubung dengan itu Pegawai Neg

eri Sipil yang langkat untuk memangku jabatan tertentu pada

saat pengangkatannya wajib mengangkat Sumpah Jabatan Negeri dihadapan atasan yang

berwenang menurut agama atau kepercayaannya terhadan Tuhan Yang Maha Esa.

Sumpah Jabatan Negeri menurut Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1959

tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dan Anggota Angkatan Perang adalah sebagai

berikut.

"Demi Allah ! Saya ber sumpah,

Bahwa saya, untuk diangkat dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung

, dengan

rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi 4 sesuatu kepada

siapapunjuga;

Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurutper

intah harus

saya rahasiakan;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dan dari

siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang

bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau

pekerjaan saya;

Bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih

mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri atau golongan;

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah

, dan Pegawai

Negeri;

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan

Negara".

Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni:

1.

diawali dengan ucapan "

Demi Allah

" untuk penganut agama Islam;

2.

diakhiri dengan ucapan "

Semoga Tuhan menolong saya

", untuk penganut agama Kristen

Protestan/Katolik;

3.

diawali dengan ucapan "

Om Atah Parama Wises

a", untuk penganut agama Hindu;

4.

diawali dengan ucapan "

Demi Sang Hyang Adi Budh

a", untuk penganut agama Budha.

Tata Cara Pengambilan Sumpah Pengambilan sumpah/janji dilakukan dalam suatu upacara

khidmat. Yang hadir dalam upacara tersebut adalah :

1.

Pejabat yang mengambil sumpah/janji, sebaga Pembina Upacara,

2.

Pe

gawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah

3.

Saksi

-

saksi,

4.

Rohaniwan,

5.

Undangan

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji didampingi oleh seorang rohaniwan sesuai

agama masing

-

masing. Saksi

-

saksi terdiri atas Pegawai Negeri Sipil yang pangkat serenda

h

-

rendahnya sama dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji. Jumlah

saksi sekurang

-

kurangnya 2 (dua) orang untuk semua Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat

sumpah/janji.

Pejabat yang mengambil sumpah/janji mengucapkan susunan kata

-

kat

a sumpah kalimat

-

kalimat

dan diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji. Pada waktu pengucapan

sumpah semua hadirin dalam upacara itu berdiri.

Pejabat yang mengambil sumpah/janji membuat berita acara pengambilan sumpah. Berita acara

yan

g maksud ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji, Pegawai Negeri Sipil

yang mengangkat sumpah/janji dan saksi

-

saksi. Pengambilan sumpah dapat dilakukan secara

perorangan dan dapat pula dilakukan secara bersama

-

sama (2 orang atau lebih).

Pem

binaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki

kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan

tanggung jawabnya sebagai unsu

r aparatur negara dan abdi masyarakat diperlukan pembinaan

jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil.

Pembinaan jiwa korps dimaksudkan untuk meningkatkan semangat juang, pengabdian, kesetiaan,

dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada Negara Kesatuan da

n Pemerintah Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila dan Undang

-

Undang Dasar 1945

Jiwa Korps

Pembinaan jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk:

1.

membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan

guna mewujudka

n kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta

meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil,

2.

mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil

yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya

sebagai unsur aparatur negara

dan abdi masyarakat,

3.

menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan

Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang lingkup

pembinaan jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil mencakup :

1.

peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas

Pegawai Negeri Sipil,

2.

partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah terkait dengan Pegawai Negeri Sipil;

3.

peningkatan kerja sama antar Pegawai Negeri Sipil untuk memelihara dan memupuk

kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil,

4.

perlindungan terhadap hak

-

hak sipil atau kepentingan Pegawai Negeri Sipil sesuai

peraturan perundang

-

u

ndangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan

rakyat, bangsa, dan negara.

Nilai

-

nilai Dasar Nilai

-

nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil

meliputi:

1.

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2.

kesetiaan dan ketaatan kepad

a Pancasila dan Undang

-

Undang Dasar 1945;

3.

semangat nasionalisme;

4.

mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;

5.

penghormatan terhadap hak asasi manusia;

6.

tidak diskriminatif;

7.

profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;

8.

semangat jiwa korps.

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari

-

hari

setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam

penyelenggaraan pemerintahan dalam berorganisasi,

dalam bermasyarakat, serts terhadap diri

sendiri dan sesama Pegawai Neeeri Sipil. Etika bernegara meliputi:

1.

melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang

-

Undang Dasar 1945;

2.

mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;

3.

menjadi perekat dan pemersatu ba

ngsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4.

menaati semua peraturan perundang

-

undang yang berlaku dalam melaksanakan tugas;

5.

akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

6.

tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta te

pat waktu dalam melaksanakan setiap

kebijakan program pemerintah;

7.

menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;

8.

tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Etika dalam berorganisasi adalah :

1.

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;

2.

menjaga informasi yang bersifat rahasia;

3.

melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

4.

membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi;

5.

menjalin kerjas

ama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka

pencapaian tujuan;

6.

memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;

7.

patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;

8.

mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam

rangka peningkatan kineri

organisasi;

9.

berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Etika dalam bermasyarakat meliputi :

1.

mewujudkan pola hidup sederhana;

2.

memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur

pemaksaan;

3.

memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;

4.

tanggap terhadap keadaan lingkunga masyarakat;

5.

berorientasi kepada peningkatan kesejahtera masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

1.

jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasiyang tidak benar;

2.

bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;

3.

menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

4.

berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, k

eterampilan, dan

sikap;

5.

memiliki daya juang yang tinggi;

6.

memelihara kesehatan jasmani dan rohani;

7.

menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;

8.

berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil:

1.

saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang

berlainan;

2.

memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;

3.

saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam

suatu unit kerj

a, instansi, maupun di luar instansi;

4.

menghargai perbedaan pendapat;

5.

menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;

6.

menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;

7.

berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Repub

lik Indonesia yang menjamin

terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam

memperjuangkan hak

-

haknya.

Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai

Negeri Sipil dikenakan sanksi moral. Sanksi

moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan secara

tertutup atau secara terbuka oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pernyataan secara tertutup disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang

ditunjuk dalam ruang tertutup. Pengertian dalam ruan

g tertutup yaitu bahwa penyampaian

pernyataan tersebut hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan pejabat

yang menyampaikan pernyataan. Dalam penyampaian pernyataan secara tertutup dapat dihadiri

oleh pejabat lain yang terkait, dengan

catatan bahwa pejabat yang terkait tersebut tidak boleh

berpangkat lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pernyataan sanksi pelanggaran kode etik disampaikan secara terbuka melalui forum

-

forum

pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipl, upacara

bendera, media masa, dan forum lainnya yang

dipandang sesuai untuk itu.

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Kode Etik Pegawai Negeri Sipil selain dikenakan sanksi

moral dapat dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil atau tindakan administratif lainn

ya

berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik. Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai

Negeri Sipil hams berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri

Sipil.

Majelis Kode Etik

Untuk memperoleh obyektivitas dalam menentukan

seorang Pegawai Negeri Sipil melanggar

kode etik, maka pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik dibentuk dan

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada Pegaw

ai Negeri Sipil

yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Dalam hal instansi Pemerintah

mempunyai instansi vertikal di daerah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat

mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di daerah untuk menetapkan pe

mbentukan

Majelis Kode Etik.

Bahan bacaan:

1.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeria

Sipil Dan Anggota Angkatan Perang;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri

Sipil;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode

Etik Pegawai Negeri Sipil;

4.

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14/SE/1975, tentang Petunjuk

Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

 

selengkapnya ...UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014