Checklist Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh

Checklist Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

STANDAR CHECKLIST

PENGADILAN NEGERI KELAS IB

NO	PENILAIAN	KRITERIA	LOKASI ASESMEN	EVIDEN
1	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus	KEPEMIMPINAN	– KETUA – KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
2	Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	KEPEMIMPINAN	– KETUA
3	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya	KEPEMIMPINAN	– KETUA
4	Pelaksanaan : 1. PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana 2.PERMA Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana 3.PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik	KEPEMIMPINAN	– KETUA
5	Pelaksanaan PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung secara elektronik	MANAJEMEN PROSES	– KETUA – PANITERA – PANMUD PIDANA – PANMUD PERDATA *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI
6	Persidangan Elektronik / E-LITIGASI sesuai PERMA 7 TAHUN 2022 dan SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik	MANAJEMEN PROSES	– KETUA – PANITERA – PANMUD PERDATA
7	Persidangan Elektronik Pidana sesuai PERMA 8 TAHUN 2022 dan SK KMA 365/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik	MANAJEMEN PROSES	– KETUA – PANITERA – PANMUD PIDANA
8	Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik	KEPEMIMPINAN	– KETUA – WAKIL KETUA
9	Pengiriman berkas Kasasi dan PK Pidana	MANAJEMEN PROSES	– KETUA – WAKIL KETUA – PANITERA – PANITERA MUDA
10	Pengiriman berkas Kasasi dan PK Perdata	MANAJEMEN PROSES	– KETUA – WAKIL KETUA – PANITERA – PANITERA MUDA
11	Pengawasan Bidang	KEPEMIMPINAN	– WAKIL KETUA – HAKIM
12	Pengawasan Eksekusi	MANAJEMEN PROSES	– KETUA
13	Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi	HASIL KINERJA	– KETUA
14	Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	KUALITAS PELAYANAN	– KETUA – PANITERA – PANMUD PIDANA – PANMUD PERDATA
15	Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI sesuai dengan Surat Dirjen Badilum Nomor 2/DJU/HM.02.3/1/2023 tentang perluasan satuan kerja implementasi SPPT-TI	MANAJEMEN PROSES	– KETUA – PANITERA – PANMUD PIDANA
16	Penerapan Restorative Justice	MANAJEMEN PROSES	– KETUA
17	Publikasi putusan	KUALITAS PELAYANAN	– KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM – PANITERA – PARA PANMUD
18	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP	MANAJEMEN PROSES	– KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM – PANITERA – PARA PANMUD *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI/ PERIKANAN
19	Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding	MANAJEMEN PROSES	– KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM
20	Monitoring Administrasi Biaya Perkara	DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN	– KETUA
21	Panjar Biaya Perkara (Surat Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara)	MANAJEMEN PROSES	– KETUA – PANITERA – PANMUD PERDATA
22	Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas	MANAJEMEN PROSES	– PANMUD PERDATA *TERMASUK KEKHUSUSAN PHI
23	Penetapan Majelis Hakim dan PP	KEPEMIMPINAN	– KETUA – PANITERA
24	Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang	MANAJEMEN PROSES	– KETUA – HAKIM
25	Court Calender	MANAJEMEN PROSES	– HAKIM
26	Pengunggahan dokumen persidangan pada SIPP	MANAJEMEN PROSES	– KETUA – HAKIM – PANITERA – PARA PANMUD – PP – JS/JSP
27	Penundaan sidang pada SIPP oleh PP	MANAJEMEN PROSES	– PANITERA PENGGANTI
28	Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung	MANAJEMEN PROSES	– PANITERA PENGGANTI
29	Pelaksanaan minutasi perkara sesuai SOP sesuai SK Dirjen Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/ 3/2022 tentang Pembaruan standar operasional prosedur (SOP) kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri	MANAJEMEN PROSES	– KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM – PANITERA – PARA PANMUD – PP
30	Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju	MANAJEMEN PROSES	– PANITERA – PANMUD PERDATA – KOORDINATOR DELEGASI
31	Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana	MANAJEMEN PROSES	– PANITERA – PANMUD PERDATA – KOORDINATOR DELEGASI
32	Penanggung jawab Koordinator Delegasi Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana)	MANAJEMEN PROSES	– JURUSITA / – JURUSITA PENGGANTI
33	Implementasi SOP	MANAJEMEN PROSES	– KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM – PANITERA – SEKRETARIS – PEGAWAI KEPANITERAAN – PEGAWAI KESEKRETARIATAN *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI/ PERIKANAN
34	Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana dan Panmud Perdata kepada Panmud Hukum	DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN	– PANMUD PIDANA – PANMUD PERDATA *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI/ PERIKANAN
35	Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018	DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN	– PARA PANMUD *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI/ PERIKANAN
36	Kelengkapan Berkas Banding	MANAJEMEN PROSES	– PANMUD PIDANA – PANMUD PERDATA *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR
37	Kelengkapan Berkas Kasasi Pidana (Manual)	MANAJEMEN PROSES	– PANMUD PIDANA *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR
38	Kelengkapan Berkas Kasasi Perdata (Manual)	MANAJEMEN PROSES	– PANMUD PERDATA *TERMASUK KEKHUSUSAN NIAGA/PHI
39	Kelengkapan Berkas PK (Manual)	MANAJEMEN PROSES	– PANMUD PIDANA – PANMUD PERDATA *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI
40	Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)	MANAJEMEN PROSES	– PANMUD PIDANA
41	Kepatuhan PN dalam pelaksanaan : 1. SEMA 1 Tahun 1987 tentang pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan 2. SEMA 3 Tahun 1987 tentang permohonan penetapan penahanan oleh MA bagi terdakwa yang berada dalam tahanan 3. SEMA 2 Tahun 1998 tentang permohonan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan 4. Surat Panitera MA Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tentang Prosedur penyampaian laporan kasasi dan berkas perkara pidana yang Terdakwanya berada dalam status tahanan	MANAJEMEN PROSES	– PANMUD PIDANA
42	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	MANAJEMEN PROSES	– PANMUD PERDATA
43	Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas)	DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN	– PANMUD HUKUM
44	Prosedur Peminjaman Berkas	MANAJEMEN PROSES	– PANMUD HUKUM
45	Pelaporan perkara secara elektronik	HASIL KINERJA	– PANMUD HUKUM
46	Format putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template pedoman penulisan putusan/ penetapan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dan 4 lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung	DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN	– KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM – PANITERA – PARA PANMUD *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI/ PERIKANAN
47	Implementasi SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	KUALITAS PELAYANAN	– KETUA – PANITERA – PARA PANMUD – PETUGAS PTSP
48	Prosedur pelaksanaan permintaan informasi	KUALITAS PELAYANAN	– KETUA – PANITERA – PARA PANMUD – PETUGAS PTSP
49	Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran	MANAJEMEN PROSES	– KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM – PANITERA – SEKRETARIS
50	Pencatatan surat masuk/keluar	DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN	– PEGAWAI KEPANITERAAN – PEGAWAI KESEKRETARIATAN *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI/ PERIKANAN
51	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN	– KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM – PANITERA – SEKRETARIS – PEGAWAI KEPANITERAAN – PEGAWAI KESEKRETARIATAN *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI/ PERIKANAN
52	Bimbingan Teknis/Diklat di tempat kerja (DDTK)	PENGELOLAAN SUMBER DAYA	– KETUA
53	Layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020	KUALITAS PELAYANAN	– KETUA
54	Sarana dan Prasarana untuk layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020	KUALITAS PELAYANAN	– SEKRETARIS – UMUM DAN KEUANGAN
55	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	KEPEMIMPINAN	– KETUA
56	Pengimplementasian core values ASN BerAKHLAK (Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021) a.Berorientasi Pelayanan b. Akuntabel c. Kompeten d.Harmonis e. Loyal f. Adaptif g. Kolaboratif	PENGELOLAAN SUMBER DAYA	– KETUA
57	Penandatanganan Pakta Integritas	PERENCANAAN STRATEGIS	– KETUA
58	Manajemen Risiko	PERENCANAAN STRATEGIS	– KETUA – WAKIL KETUA – PANITERA – SEKRETARIS
59	Publikasi E-LHKPN dan E-LHKASN	DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN	– KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM – PANITERA – SEKRETARIS – PEGAWAI KEPANITERAAN – PEGAWAI KESEKRETARIATAN
60	Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.	KUALITAS PELAYANAN	– KETUA
61	Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Format sesuai Permenpan Nomor 15 Tahun 2014	KUALITAS PELAYANAN	– KETUA
62	Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012	MANAJEMEN PROSES	– KETUA
63	Survey kepuasan masyarakat, Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Harian berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 dan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021	HASIL KINERJA	– PANMUD HUKUM
64	Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum	HASIL KINERJA	– PANMUD HUKUM
65	Posbakum	KUALITAS PELAYANAN	– PANMUD HUKUM
66	Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014	PERENCANAAN STRATEGIS	– PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
67	SAKIP	PERENCANAAN STRATEGIS	– KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM – PANITERA – SEKRETARIS
68	LKjIP	PERENCANAAN STRATEGIS	– KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM – PANITERA – SEKRETARIS
69	Pengelolaan BMN Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN	MANAJEMEN PROSES	– SEKRETARIS – UMUM DAN KEUANGAN
70	Pengelolaan Kendaraan Dinas dan Rumah Dinas	PENGELOLAAN SUMBER DAYA	– SEKRETARIS – UMUM DAN KEUANGAN
71	Pengelolaan Perangkat IT	MANAJEMEN PROSES	– SEKRETARIS – UMUM DAN KEUANGAN
72	Pengelolaan Website	KUALITAS PELAYANAN	– SEKRETARIS – PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
73	Perjalanan Dinas	PENGELOLAAN SUMBER DAYA	– SEKRETARIS – UMUM DAN KEUANGAN
74	Perawatan dan Pengelolaan Server	PENGELOLAAN SUMBER DAYA	– SEKRETARIS – PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
75	Penatausahaan Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03, Daftar barang ruangan dan Labelisasi barang milik negara	DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN	– SEKRETARIS – UMUM DAN KEUANGAN
76	Monitoring Uang Persediaan di Brankas Bendahara oleh KPA setiap bulan	MANAJEMEN PROSES	– SEKRETARIS – UMUM DAN KEUANGAN
77	Pengelolaan SIKEP	PENGELOLAAN SUMBER DAYA	– SEKRETARIS – KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
78	RKP, RKGB dan usul pensiun	PENGELOLAAN SUMBER DAYA	– SEKRETARIS – KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
79	Kontrak kantin (PNBP Kantin)	PENGELOLAAN SUMBER DAYA	– SEKRETARIS – UMUM DAN KEUANGAN
80	Agen Perubahan	PENGELOLAAN SUMBER DAYA	– KETUA – AGEN PERUBAHAN